Demonstrasi tidak selalu menjadi panggung murni dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Di tengah demonstrasi mahasiswa pada tanggal 28 oktober 2028, memperjuangkan aspirasi rakyat, mulai dari Kahutla, masalah ekonomi dan persoalan bangsa lain, terdapat aktor lain yang berusaha mencoba menumpang demonstrasi mahasiswa untuk kepentingan berbeda. Fenomena ini menegaskan bahwa demonstrasi bukan hanya arena perjuangan rakyat, namun juga panggung dramaturgi yang mempertemukan berbagai kepentingan, pencitraan, dan legitimasi di ruang publik.
Munculnya Rafi Ahmad dan Willie Salim melakukan deklarasi sumpah pemuda pada tanggal 29 Oktober 2026 di panggung trotoar Bundaran Hotel Indonesia (HI) menjadi sorotan publik. Padahal sebelumnya polisi menolak mahasiswa untuk demonstrasi di tempat yang sama karena alasan mengganggu aktivitas publik, keamanan dan pengalihan arus lalu intas. Peristiwa ini memberikan simbol tentang penguasaan ruang publik yang berhak menggunakan bundaran HI. Jadi, demonstrasi bukan hanya menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi juga bagian dari perebutan perhatian publik, pembentukan opini publik dan menampilkan simbol-simbol oleh pihak yang berkepentingan.
Penguasaan Panggung Dramaturgi
Seorang ilmuwan Sosiolog, Erving Goffman dalam teori dramaturgi menjelaskan bahwa kehidupan sosial ibarat sebuah panggung drama. Ia membagi dalam kehidupan sosial terdapat panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan digunakan untuk menampilkan citra dan peran tertentu dengan tujuan dipamerkan di ruang publik, sebaliknya panggung belakang merupakan aktivitas dan interaksi yang tidak ditampilkan atau disembunyikan dari ruang publik.
Jika dibaca dalam konteks demonstrasi di Budaran HI, para demonstran yang terdiri dari gabungan mahasiswa dari berbagai kampus sesungguhnya menyuarakan aspirasi rakyat, keresahan dan kegelisahan mahasiswa yang membawa pesan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Berbagai tuntutan tidak hanya sekadar slogan, tetapi juga bagian dari representasi kepentingan publik yang perlu disampaikan secara kritis kepada pemangku kebijakan.
Namun demikian, ada panggung yang menarik dibaca secara kritis yang terjadi di trotoar bundaran HI. Rafi Ahmad melakukan deklarasi yang bertema “Patriotik, Gigih, dan Berempati: Pemuda untuk Indonesia. Dalam orasinya itu Rafi Ahmad menyampaikan pesan untuk memperkuat persatuan, menjaga tolerasi di tengah keberagaman dan mengajak generasi muda untuk menangkal berita hoaks, ujaran kebencian dan provokasi di ruang digital.
Dalam konteks teori dramaturgi Erving Goffman, panggung demonstrasi bukan hanya sekadar mengkonstruksi kesan tertentu di ruang publik, melainkan juga bagian dari deklarasi figur populer, atribut mahasiswa dan simbol persatuan yang berdampak pada citra positif seorang aktor. Tentu citra positif yang ditampilkan di panggung belum tentu merepresentasikan realitas sebenarnya di belakang panggung.
Di sinilah publik diajak untuk berpikir kritis, jangan sampai simbol mahasiswa dengan sumpah pemudanya hanya dijadikan media untuk membangun legitimasi suatu peristiwa, namun secara substansi aspirasi mahasiswa justru termarginalkan.
Ketika Panggung Belakang Terbongkar
Terbongkarnya panggung belakang (backstage) ketika seorang peserta deklarasi bernama Bayu Setiadi menjadi sorotan publik karena menggunakan Jas Almamater Universitas Dian Nusantara (UNDIRA) tetapi saat diwawancarai tidak mampu menjelaskan secara meyakinkan bahkan ia menjawab dengan identitas kampus yang berbeda dan kemudian setelah dikonfirmasi mengaku menerima bayaran.
Selanjutnya, sosok perempuan yang bernama Sari juga menjadi sorotan setelah muncul dalam rangkaian peristiwa tersebut. Kehadirannya menegaskan adanya pihak yang memanfaatkan momentum deklarasi untuk kepentingan di luar substansi demonstrasi mahasiswa. Sari diduga adalah mantan ART yang mengaku mahasiswa dan menerima bayaran untuk kegiatan tersebut.
Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana Panggung Belakang (Backstage) akhirnya terbongkar. Di hadapan kamera dan publik, seolah-olah mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi rakyat dengan menggunakan jas almamater dari simbol dan identitas sebuah kampus. Namun demikian, di balik itu semua, ia bukanlah mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi rakyat melainkan undangan komunitas dan menerima bayaran.
Bayu Setiadi dan Sari merupakan bukan mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi, melainkan mahasewa yang sengaja dibayar untuk mengaburkan makna substansi demonstrasi mahasiswa sebenarnya. Ironisnya, Rafi Ahmad justru membacakan deklarasi tentang kewaspadaan terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian, Namun muncul kontradisksi ketika pihak yang dilibatkan adalah mahasewa bayaran dan membangun narasi yang menyesatkan.
Persoalan ini bisa ditelaah lebih jauh dalam perpektif komunikasi politik. Ketika seseorang bisa merekayasa melalui penggunaan atribut, ia juga memanipulasi dan mendapatkan legitimasi publik. penampilan ini seolah-olah demonstasi mahasiswa padahal sama sekali tidak ada kaitannya dengan keterikatan akademik dan organisasi mahasiswa.
Oleh karena itu, perlu ditanyakan secara kritis dan investigatif, sebenarnya siapa yang menyediakan atribut almamater, siapa aktor yagn membayar mereka dan apa tujuan pesan komunikasi yang ingin dibangun melalui kegiatan deklarasi di panggung trotoar HI. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan agar kegiatan demonstrasi yag menyuarakan rakyat tidak ditunggangi oleh kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.
Free Rider menunggangi Gerakan mahassiwa
Dalam perpektif komunikasi politik hal ini sering dsebut free ride publicity, yakni ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan peristiwa penting untuk kepentingan individu atau golongan tertentu. Dalam paktik demonstrasi, ada aktor-aktor tertentu yang berusaha membangun citra dan legitimasi dari perjuangan para mahasiswa. Akibatnya demonstrasi berubah menjadi panggung kepentingan kelompok tertentu yang mengaburkan esensi gerakan mahasiswa.
Mahasiswa memiliki sejarah perjuangan panjang dalam menegakkan demokrasi Indonesia. Identitas dan simbol mahasiswa tidak sekadar konstum yang bisa dikenakan oleh siapa saja demi menampilkan panggung dramaturgi.
Di sinilah relevansi panggung dramaturgi. Sebuah panggung demonstrasi yang seolah-olah menampilkan legitimasi mahasiswa yang solid memperjuangkan aspirasi rakyat, namun panggung belakang justru merepresentasikan praktik mahasiswa bayaran.
Demonstrasi mahasiswa semestinya menjadi ruang gerakan mahasiswa yang benar-benar menyampaikan kegelisahan kaum intelektual dan moral terhadap kondisi rakyat yang semakin memprihatinkan. Jangan sampai perjuangan Kahutla dan persoalan ekonomi bangsa justru menjadi pertunjukkan pihak lain.
Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan panggung yang dipenuhi mahasewa bayaran, melainkan demonstrasi merupakan ruang publik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan elemen masyaralat lain untuk menyampaikan aspirasi atas ketidakadilan dan kondisi yang semakin sulit.
Demonstrasi bukan sebuah ruang pertunjukkan untuk membangun citra, apalagi panggung pencitraan bagi penunggang gelap demokrasi. Ketika identitas mahasiswa disewa dan aspirasi rakyat ditunggangi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sekadar kredibilitas demonstrasi tetapi juga kepercayaan demokrasi itu sendiri, karena publik akan sulit membedakan mana yang murni gerakan mahasiswa dan yang menjadi penunggang gelap demokrasi.
