MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN – Ketegasan pemerintah pusat dalam menindak praktik pertambangan ilegal kembali dipertanyakan. Di tengah komitmen pemberantasan mafia tambang, aktivitas tambang batubara ilegal di wilayah Simpang Darmo dan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim justru disebut-sebut masih berlangsung tanpa hambatan berarti.
Sejumlah sumber masyarakat setempat menyebut nama oknum yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut, yakni PM Agus, Suhut, serta seorang yang dikenal dengan nama M. Irfan Dwi Widodo alias Ipan, yang disebut sebagai oknum “intelebong”. Bahkan, nama Lettu M. Irfan Dwi Widodo turut disebut dalam dugaan sebagai pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.
Terlebih lagi Edwar kades simpang Darmo terlibat juga mendapatkan persen dari tambang batu bara Ilegal di desa nya
🚨 Diduga Kebal Hukum?
Ironisnya, praktik ini disebut tetap berjalan meski pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen penertiban tambang ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
Warga menilai, jika benar ada keterlibatan oknum aparat dalam membekingi aktivitas tambang ilegal, maka hal ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan perintah pimpinan tertinggi negara.
“Kalau aturan Presiden saja tidak dihiraukan, lalu hukum siapa lagi yang dihormati?” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada geram.
🌋 Dampak Nyata di Lapangan
Aktivitas tambang ilegal bukan hanya persoalan administrasi atau izin semata. Di Muara Enim, praktik ini disebut telah menimbulkan:
Kerusakan lingkungan dan lahan warga
Jalan desa rusak akibat lalu lintas truk batubara
Potensi konflik sosial
Kerugian negara dari sektor pajak dan royalti
Lebih jauh, masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum dan institusi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan.
⚖️ Desakan Evaluasi & Penindakan
Publik kini menunggu langkah tegas dari Pangdam dan Kapolda Sumatera Selatan untuk:
Menelusuri dugaan keterlibatan oknum TNI maupun sipil.
Menutup seluruh titik tambang ilegal di Simpang Darmo dan Tanjung Agung.
Menindak tegas siapa pun yang terbukti melindungi aktivitas ilegal.
Penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan memperburuk citra institusi dan menggerus kepercayaan masyarakat.
Jika dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar persoalan tambang ilegal—melainkan ujian serius terhadap komitmen negara dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Masyarakat Muara Enim kini menanti:
Apakah hukum benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau justru sebaliknya akan dibuktikan?
