OKU TIMUR – Kebakaran hebat yang melanda sebuah bangunan di Desa Kotabaru, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, yang diduga menjadi lokasi penampungan sekaligus pengecoran Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal, kembali membuka tabir lemahnya pengawasan terhadap praktik-praktik yang disinyalir telah lama berlangsung di wilayah tersebut.
Insiden yang menghebohkan masyarakat itu memunculkan pertanyaan besar: di mana peran aparat penegak hukum selama ini? Jika dugaan aktivitas BBM ilegal di lokasi tersebut benar adanya dan telah berlangsung cukup lama, publik menilai mustahil aparat tidak mengetahui keberadaannya.
Sorotan tajam kini mengarah ke Polsek setempat sebagai aparat penegak hukum terdekat. Masyarakat mendesak agar tidak hanya mengusut penyebab kebakaran, tetapi juga menyelidiki mengapa lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas BBM ilegal tersebut bisa beroperasi tanpa tindakan tegas.
Di tengah desakan publik, muncul pula berbagai dugaan mengenai kemungkinan adanya pembiaran atau bahkan koordinasi antara pelaku dengan oknum tertentu. Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan yang profesional, transparan, dan tidak pandang bulu. Apabila tidak ada keterlibatan, hal itu juga perlu dijelaskan secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.
Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa aktivitas BBM ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman nyata bagi keselamatan warga. Ledakan dan kebakaran sewaktu-waktu dapat merenggut nyawa masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.
Publik kini menunggu langkah nyata Kapolres OKU Timur dan Kapolda Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas dugaan jaringan BBM ilegal tersebut, mengungkap siapa pemiliknya, siapa yang melindunginya jika memang ada, serta mengevaluasi kinerja aparat di wilayah hukum Polsek Martapura. Penanganan yang transparan akan menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.
